WALHI Kritik Ambisi Investasi, Soroti Krisis Ekologi Nasional

Mediamassa.id — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kembali melontarkan kritik terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun mengabaikan keselamatan lingkungan hidup serta hak masyarakat adat dan warga terdampak.

Dalam sejumlah kajian dan pernyataan resmi sepanjang 2026, WALHI menilai berbagai proyek strategis nasional, hilirisasi industri, hingga ekspansi sektor ekstraktif berpotensi memperparah krisis ekologis di Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menegaskan arah pembangunan nasional saat ini dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

“Negara secara sistematis memfasilitasi investasi dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak-hak rakyat,” ujar Boy Jerry.

Menurut WALHI, target pertumbuhan ekonomi nasional yang terus didorong pemerintah memicu ekspansi besar-besaran industri ekstraktif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kondisi tersebut disebut berdampak pada meningkatnya deforestasi, konflik agraria, pencemaran lingkungan, hingga kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup.

Dalam laporan terbarunya, WALHI menyebut Indonesia tengah berada dalam kondisi “krisis ekologis akut” yang ditandai meningkatnya bencana lingkungan di berbagai wilayah, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, penurunan kualitas udara, hingga kerusakan kawasan pesisir.

Sorotan WALHI juga mengarah pada proyek hilirisasi nikel dan ekspansi kawasan industri di sejumlah wilayah Indonesia timur. Organisasi tersebut menilai berbagai proyek hilirisasi dan transisi energi berpotensi menciptakan “zona pengorbanan ekologis” baru di sejumlah daerah.

Boy Jerry menilai pemerintah terlalu fokus menarik investasi tanpa membuka ruang partisipasi publik yang memadai.

“Pembangunan yang dipaksakan tanpa melibatkan masyarakat hanya akan melahirkan konflik sosial dan memperbesar kerusakan ekologis,” katanya.

WALHI juga mengkritik sejumlah kebijakan yang dianggap mempermudah investasi dengan melemahkan perlindungan lingkungan, termasuk regulasi terkait izin lingkungan dan proyek strategis nasional.

Selain itu, WALHI meminta pemerintah pusat maupun daerah membuka data investasi, izin usaha, serta dokumen lingkungan kepada publik guna memastikan adanya pengawasan independen terhadap proyek-proyek pembangunan.

“Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek keberlanjutan lingkungan. Pembangunan yang sehat bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan lingkungan tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi korban,” terangnya.

Di sisi lain, pemerintah terus menegaskan agenda hilirisasi dan investasi nasional dilakukan untuk memperkuat ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Namun demikian, WALHI meminta pemerintah tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.

“Kalau lingkungan rusak dan rakyat kehilangan ruang hidupnya, maka biaya sosial dan ekologis yang dibayar bangsa ini jauh lebih mahal,” tegas Boy Jerry. (*)

Sumber: WALHI Nasional (rilis 21–22 Februari 2026), Kompas.com edisi 5 Juni 2025, PapuaTimes.co.id edisi 22 Februari 2026, IDN Times edisi 21 Februari 2026, serta berbagai kajian dan pernyataan resmi WALHI terkait isu lingkungan dan investasi nasional.