Garut Butuh Bupati Penuh Waktu, bukan Paruh Waktu

Mediamassa.id — Ada sesuatu yang selalu menarik dari politik: ketika seseorang sudah mendapatkan satu kursi, tiba-tiba kursi lain terlihat begitu menggoda. Padahal, yang sering dilupakan adalah bahwa jumlah kursi boleh bertambah, tetapi jumlah jam dalam sehari tetap 24.

Seorang bupati, misalnya, sebenarnya sudah memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Ia harus memikirkan jalan yang rusak, sekolah, rumah sakit, kemiskinan, pertanian, investasi, sampah, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, hingga berbagai persoalan kecil yang setiap hari datang dari masyarakat. Pekerjaan seorang kepala daerah bahkan seharusnya cukup untuk membuat seseorang tidak sempat memikirkan hal lain selain bagaimana daerah yang dipimpinnya bergerak lebih baik.

Tetapi politik memiliki daya tariknya sendiri. Setelah seseorang dipercaya memimpin pemerintahan, selalu ada kemungkinan datangnya panggung lain. Jabatan organisasi, kepemimpinan olahraga, lalu partai politik. Semuanya sah, semuanya mungkin memiliki alasan yang baik, dan semuanya dapat dijelaskan sebagai bagian dari pengabdian. Hanya saja, publik tetap memiliki hak untuk bertanya: kalau semua panggung diambil, kapan waktunya benar-benar berdiri di hadapan rakyat?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika nama Bupati Garut Abdusy Syakur Amin masuk dalam kontestasi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut. Musda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 kemudian ditunda. Syakur sendiri mengatakan penundaan tersebut berkaitan dengan koordinasi antara struktur Golkar tingkat kabupaten dan provinsi, sementara mengenai dukungan ia sebelumnya menyatakan sudah ada tetapi belum ingin mengungkapkannya.

Beberapa hari kemudian, 28 PK Golkar disebut mendeklarasikan dukungan kepada Syakur. Pemberitaan mengenai deklarasi tersebut kemudian berkembang dengan berbagai framing: ada yang membacanya sebagai tanda menguatnya posisi Syakur, ada yang menyebutnya sebagai kunci mayoritas, bahkan ada yang mulai melihat kontestasi seolah-olah sudah hampir selesai sebelum Musda benar-benar digelar.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Sebab deklarasi dukungan memang fakta politik, tetapi belum tentu merupakan kesimpulan politik. Dukungan adalah dukungan. Musda tetaplah Musda. Dan sebelum forum resmi mengambil keputusan, terlalu cepat mengubah deklarasi menjadi kemenangan hanya akan membuat politik tampak lebih sederhana daripada kenyataannya.

Hal yang sama berlaku pada kubu Aris Munandar. Sebelumnya, tim pendukung Aris mengklaim telah mengantongi 33 surat dukungan dari PK Golkar, lengkap dengan dokumentasi video. SOKSI Garut juga secara terbuka menyatakan dukungan kepada Aris untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Garut periode 2026–2031.

Artinya, angka-angka yang beredar sebenarnya lebih tepat dibaca sebagai bagian dari proses konsolidasi daripada vonis mengenai siapa yang pasti menang. Politik internal partai memang memiliki kebiasaan menarik: sebelum palu diketuk, semua orang sudah merasa memiliki angka kemenangan masing-masing.

Yang kemudian menjadi agak lucu adalah ketika angka dukungan tersebut diperlakukan seperti hasil penghitungan suara resmi. Hari ini 33, besok 29, lalu muncul 28. Publik akhirnya seperti sedang menyaksikan pertandingan yang skor sementaranya terus berubah, sementara pertandingan resminya sendiri belum dimulai.

Media pun mempunyai tanggung jawab dalam situasi seperti ini. Media boleh memberitakan deklarasi, boleh mengutip klaim dukungan, boleh menguraikan peta politik. Tetapi ketika setiap deklarasi langsung diberi bingkai sebagai “sinyal kuat”, “mayoritas”, “kunci kemenangan”, atau “hampir pasti menang”, media tidak lagi sekadar menjelaskan politik. Ia berpotensi ikut membentuk persepsi politik.

Padahal, dalam kontestasi internal partai, persepsi sering kali sama pentingnya dengan dukungan nyata. Sebuah berita yang terus menerus mengatakan seseorang unggul dapat membuat publik menganggap ia memang unggul. Sebuah deklarasi yang terus-menerus diberi judul kemenangan perlahan bisa berubah menjadi semacam kemenangan sebelum waktunya. Di titik itu, media harus berhati-hati agar tidak berubah dari pencatat pertandingan menjadi bagian dari tribun suporter.

Tetapi di luar semua angka dan framing tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih besar dan justru menyangkut kepentingan seluruh warga Garut: apakah seorang bupati memang perlu berada di tengah kontestasi perebutan jabatan partai ketika mandat utamanya sebagai kepala daerah baru berjalan?

Syakur Amin bukan figur yang datang tanpa legitimasi. Ia dan Putri Karlina memenangkan Pilkada Garut 2024 dengan 915.780 suara atau 66,31 persen suara sah. Mandat sebesar itu bukan mandat kecil. Ia merupakan kepercayaan politik yang seharusnya diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan selama lima tahun.

Karena itu, kritik terhadap keterlibatan Syakur dalam kontestasi Golkar sebenarnya tidak perlu diarahkan pada persoalan boleh atau tidak boleh. Secara politik, ia tentu memiliki hak. Yang lebih penting adalah soal kepantasan, prioritas dan konsentrasi. Ketika seorang kepala daerah memilih masuk lebih jauh ke dalam perebutan kursi partai, publik wajar mempertanyakan apakah energi yang semestinya digunakan untuk mengurus pemerintahan akan terbagi.

Apalagi Syakur bukan hanya Bupati Garut. Ia juga merupakan Ketua PBVSI Kabupaten Garut. Ia dilantik sebagai Ketua PBVSI Garut pada Oktober 2025 dan pada 2026 masih aktif menjalankan agenda organisasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Garut sendiri mencatat Syakur dalam kapasitasnya sebagai Ketua PBVSI pada berbagai kegiatan olahraga.

Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan memimpin organisasi olahraga. Olahraga bahkan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah. Tetapi semakin banyak jabatan yang berada dalam satu tangan, semakin wajar pula publik bertanya mengenai pembagian waktu, energi dan fokus.

Sebab pada akhirnya jabatan bukan koleksi kartu nama. Setiap jabatan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan.

Di sinilah perbandingan dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina menjadi menarik, bukan dalam konteks perebutan kursi Ketua Golkar, melainkan dalam cara memperlakukan kekuasaan. Putri memang tidak sepenuhnya berada di luar organisasi. Ia dipercaya menjadi Ketua PDGI Cabang Garut periode 2025–2030. Namun dalam kesehariannya sebagai pejabat publik, ia terlihat lebih banyak berada dalam agenda kerja pemerintahan sebagai wakil kepala daerah. Ia turun menangani persoalan PKL, memimpin rapat penataan kawasan pemerintahan, mengawal persoalan pendapatan daerah melalui operasi pajak kendaraan, hingga mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha dan sektor pariwisata.

Ada sesuatu yang menarik dari sikap semacam itu. Putri seolah tidak sedang terburu-buru mengumpulkan terlalu banyak panggung. Ia tampak memilih memperdalam mandat yang sudah ada di tangannya. Bahkan ketika berbicara di hadapan pengurus KNPI Garut, ia mengingatkan agar organisasi tidak dijadikan sekadar tempat mencari gelar atau titel, melainkan ruang untuk menghasilkan kebermanfaatan dan keberdampakan bagi masyarakat.

Kalimat itu sebenarnya dapat dikembalikan kepada politik secara lebih luas. Jabatan memang seharusnya bukan gelar. Jabatan adalah pekerjaan.

Dan mungkin di situlah perbedaan sikap politik menjadi menarik. Ada orang yang melihat kesempatan sebagai alasan untuk menambah posisi. Ada pula yang melihat posisi yang sudah diberikan sebagai alasan untuk bekerja lebih serius.

Ketika seorang Bupati masuk dalam kontestasi ketua partai, pertanyaannya bahkan menjadi lebih besar karena ia berada di puncak eksekutif daerah.

Masyarakat tidak memilih bupati untuk menjadi pengumpul jabatan. Mereka memilih bupati yang siap untuk bekerja penuh waktu, melalui mandat yang sudah diberikan.

Garut sendiri masih memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk membuat para pejabatnya merasa cukup sibuk.

Kemiskinan masih harus ditangani. Pemerintah daerah pada Juni 2026 bahkan menjalankan Program Bantuan Keluarga Hebat atau Balebat sebagai bagian dari upaya menutup celah kemiskinan ekstrem. Persoalan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian dan ekonomi lokal juga belum menjadi pekerjaan yang selesai hanya karena sebuah jabatan sudah berhasil diperoleh.

Dalam situasi seperti itu, sangat mudah bagi publik untuk menjadi sinis ketika melihat elite politik terlalu bersemangat menghitung kursi. Rakyat mungkin tidak hafal berapa PK yang mendukung siapa. Mereka juga mungkin tidak tertarik dengan siapa yang mendapat restu dari struktur tertentu. Tetapi mereka tahu ketika jalan di depan rumahnya rusak, ketika pelayanan berbelit, ketika mencari pekerjaan sulit, ketika harga kebutuhan naik, atau ketika persoalan lingkungannya tidak kunjung selesai.

Rakyat memiliki ukuran politik sendiri. Ukuran itu tidak selalu berupa survei, deklarasi atau jumlah surat dukungan. Ukurannya sederhana: apakah pemerintah bekerja dan apakah hidup mereka menjadi lebih baik.

Karena itu, jika ada satu nasihat yang sebenarnya paling sederhana untuk Syakur Amin, mungkin bukan soal bagaimana memenangkan Musda. Bukan pula soal bagaimana mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya. Nasihatnya justru jauh lebih sederhana: biarkan dulu Bupati bekerja sebagai Bupati.

Bukan karena ia tidak pantas memimpin partai. Bukan karena ia tidak punya kemampuan. Bukan pula karena dukungan terhadapnya tidak cukup. Justru karena jabatan yang sekarang berada di tangannya sudah terlalu penting untuk diperlakukan sebagai persinggahan sebelum mengambil jabatan berikutnya.

Politik tidak akan kehabisan hari. Musda bisa berlangsung setelah penundaan. Kursi ketua partai tetap akan tersedia. Partai tetap akan membutuhkan pemimpin. Tetapi waktu seorang kepala daerah tidak dapat dikembalikan. Setiap hari pemerintahan yang lewat adalah bagian dari masa jabatan yang dibayar dengan kepercayaan rakyat.

Barangkali di sinilah ia perlu belajar sedikit tentang menahan diri. Tidak semua jabatan yang mungkin diraih harus dikejar. Tidak semua dukungan yang datang harus segera diterjemahkan menjadi posisi. Tidak semua panggung harus dimiliki.

Sebab terkadang ukuran kedewasaan seorang politisi bukan seberapa cepat ia mendapatkan kursi berikutnya, melainkan seberapa sabar ia menyelesaikan pekerjaan pada kursi yang sudah dipercayakan kepadanya.

Garut tidak kekurangan politisi. Garut juga tidak kekurangan kursi.

Yang masih selalu kurang adalah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Maka, di tengah riuh deklarasi, klaim dukungan dan pemberitaan yang berlomba menentukan siapa paling kuat, ada baiknya semua pihak sedikit mundur untuk melihat persoalan dari jarak yang lebih jauh. Partai Golkar boleh sibuk menentukan siapa yang akan menjadi ketuanya. Para kandidat boleh menghitung dukungan. Media boleh memberitakan setiap gerakannya.

Tetapi jangan sampai rakyat Garut justru merasa hanya menjadi penonton dari perlombaan para elite untuk mendapatkan kursi.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak terlalu membutuhkan pejabat yang paling banyak jabatannya. Mereka membutuhkan pejabat yang paling serius mengerjakan jabatannya.

Dan mungkin, dalam politik yang semakin ramai oleh perebutan posisi, kalimat paling satir justru yang paling sederhana: kursinya mungkin memang banyak, tetapi rakyat hanya punya satu Garut untuk ditinggali. (*)