GARONG, Jalan Rusak, dan Suara Marsya VoB dari Banjarwangi

Garut, mediamassa.id — Ada ironi yang menarik menjelang 17 Agustus 2026. Voice of Baceprot (VoB), trio metal asal Garut yang digawangi Marsya, Widi, dan Sitti, bersiap merilis karya terbaru bertajuk “GARONG”. Di saat yang hampir bersamaan, Marsya kembali membawa persoalan kampung halamannya ke ruang publik: jalan rusak di kawasan Banjarwangi, Garut Selatan.

“GARONG” hadir dengan semangat kritik terhadap praktik perampasan hak, ketimpangan, kehidupan anak muda, serta cara kehidupan pedesaan kerap dilihat secara romantis tanpa melihat persoalan struktural yang berlangsung di dalamnya. Karya tersebut dijadwalkan dirilis pada 16 Agustus 2026 dan menjadi kelanjutan dari karakter VoB yang selama ini menjadikan musik bukan hanya sebagai ekspresi musikal, tetapi juga medium untuk menyuarakan kegelisahan sosial.

Dalam konteks itu, sorotan Marsya terhadap jalan Banjarwangi terasa lebih dari sekadar unggahan seorang musisi tentang jalan berlubang.

Marsya adalah bagian dari masyarakat yang hidup dengan persoalan tersebut.

Pada September 2025, Marsya pernah memperlihatkan kondisi jalan menuju Banjarwangi–Singajaya melalui media sosial. Jalan yang dipenuhi kerusakan, kerikil, tanah merah, hingga bagian yang rawan longsor menjadi bagian dari perjalanan sehari-hari warga. Ia bahkan menggunakan metafora dunia metal ketika menggambarkan pengendara yang harus “headbang” di atas motor karena jalan yang tidak rata.

Persoalan tersebut sebenarnya sudah lama diketahui pemerintah.

Pada September 2025, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan ruas Pamegatan–Banjarwangi akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Garut pada 2026. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggarannya lebih dari Rp50 miliar dan mengusulkan pembiayaan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dukungan Pemerintah Pusat.

Namun memasuki 2026, jalan itu belum serta-merta berubah menjadi jalan yang diharapkan warga.

Bupati kembali turun langsung meninjau jalur Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy hingga Cibalong pada Januari 2026. Pemerintah menyebut perlunya memastikan kesiapan teknis agar program daerah dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat.

Bahkan persoalan teknisnya bukan kecil. Ketika ada peluang dukungan pemerintah pusat, Pemkab Garut harus memastikan Ruang Milik Jalan atau Rumija minimal enam meter agar ruas tersebut memenuhi persyaratan penanganan.

Pemkab juga menyatakan penanganan darurat berupa lapis penetrasi atau lapen akan dilakukan pada jalur Singajaya–Banjarwangi sembari mengupayakan dukungan yang lebih sistematis dari pemerintah pusat.

Masalahnya, kebutuhan jalan Garut memang jauh lebih besar daripada kemampuan anggaran yang tersedia.

Pada 2026, Pemkab Garut mengalokasikan sekitar Rp59 miliar untuk rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan. Rinciannya sekitar Rp45 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi serta sekitar Rp14 miliar untuk pemeliharaan. Anggaran itu turun dari sekitar Rp85 miliar pada tahun sebelumnya. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan kabupaten, pemerintah memperkirakan masih ada sekitar 300 kilometer yang membutuhkan penanganan.

Di sinilah kata “GARONG” menjadi menarik untuk dibaca berdampingan dengan persoalan Banjarwangi.

Bukan dalam pengertian bahwa lagu tersebut secara spesifik bercerita tentang jalan Banjarwangi. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian. Tetapi secara gagasan, kritik mengenai hak yang dirampas, ketimpangan, serta kehidupan masyarakat yang berhadapan dengan sistem yang tidak selalu bekerja sebagaimana mestinya memiliki ruang pertemuan dengan realitas yang sedang dihadapi warga Banjarwangi.

Sebab bagi masyarakat, jalan bukan sekadar konstruksi fisik.

Jalan menentukan seberapa mudah seorang anak mencapai sekolah, seberapa cepat warga mendapatkan pelayanan kesehatan, seberapa murah hasil pertanian dibawa ke pasar, dan seberapa terbuka sebuah wilayah terhadap aktivitas ekonomi.

Ketika akses itu buruk dalam waktu lama, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan berkendara. Ada biaya sosial dan ekonomi yang ikut ditanggung masyarakat.

Karena itu, ketika Marsya berbicara tentang kondisi jalan kampung halamannya, suara tersebut memiliki konteks yang berbeda dari kritik seorang pengamat yang datang dari luar. Ia berbicara dari wilayah yang ia kenal dan dari pengalaman sebagai warga.

Dan persoalan Banjarwangi kini bahkan telah masuk lebih jauh ke arena politik daerah.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Garut disebut melakukan walkout dalam rapat paripurna KUA-PPAS APBD 2027 setelah masukan fraksi tidak ditemukan dalam dokumen final, termasuk menyangkut persoalan prioritas perbaikan jalan Banjarwangi. Namun detail mengenai hubungan langsung antara walkout dan isu Banjarwangi perlu tetap dibaca berdasarkan keterangan resmi anggota DPRD atau dokumen rapat, bukan semata-mata narasi media sosial.

Yang jelas, secara politik persoalan jalan Banjarwangi telah menjadi isu yang cukup serius untuk diperdebatkan di lembaga legislatif.

Dan di tengah perdebatan itu, seorang musisi asal Banjarwangi justru menyuarakannya dari panggung yang berbeda.

VoB akan merilis “GARONG” pada 16 Agustus, sehari sebelum Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaannya. Judul karya tersebut sendiri mengandung kata yang keras: garong—sebutan bagi pihak yang merampas milik orang lain.

Dalam konteks karya seni, makna itu tentu harus dikembalikan kepada musik dan gagasan yang dibawa VoB. Tetapi publik dapat menemukan resonansi yang menarik ketika kritik sosial tersebut muncul bersamaan dengan suara tentang hak warga atas infrastruktur dasar.

Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan hanya soal terbebas dari penjajahan dalam pengertian sejarah.

Ia juga menyangkut kemampuan warga untuk menikmati hak-hak dasar sebagai bagian dari kehidupan bernegara.

Termasuk hak untuk memiliki jalan yang aman.

Maka Banjarwangi memberi pertanyaan yang sederhana tetapi sulit dihindari: ketika pembangunan sudah berkali-kali disebut sebagai prioritas, kapan janji itu benar-benar sampai ke jalan yang dilalui warga setiap hari?

Dan mungkin di situlah “GARONG” menemukan konteks sosialnya sendiri—bukan karena lagu itu dibuat tentang Banjarwangi, melainkan karena suara yang lahir dari sebuah kampung sering kali membawa kegelisahan yang jauh lebih besar daripada sekadar musik.

Dari Banjarwangi, Marsya menyuarakan jalan. Dari panggung VoB, ia menyuarakan kegelisahan yang lebih luas tentang siapa yang mendapatkan hak, siapa yang menunggu, dan siapa yang akhirnya harus terus bersuara. (*)