Mediamassa.id - Ketika Iran menutup Selat Hormuz—jalur sempit yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia—dampaknya tidak berhenti di kawasan Teluk Persia. Ia menjalar jauh, masuk ke negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia, dan pada akhirnya terasa di tingkat paling bawah: biaya hidup masyarakat.
Lonjakan harga minyak menjadi pintu masuk utama dampak tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak Brent sempat menembus US$120 per barel, jauh melampaui asumsi dasar APBN Indonesia yang berada di kisaran US$70 per barel, sebagaimana dilaporkan Reuters. Kenaikan ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan refleksi langsung dari terganggunya pasokan global akibat konflik geopolitik.
Tekanan itu diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Laporan Bank Dunia yang dikutip Reuters menyebutkan harga energi global berpotensi naik rata-rata 24% sepanjang 2026, dengan rata-rata Brent berada di kisaran US$86 per barel. Dalam skenario eskalasi konflik, angka tersebut bisa bergerak lebih tinggi.
Di titik inilah tekanan terhadap Indonesia mulai terasa nyata.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen utama untuk meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik. Ia menegaskan bahwa APBN akan tetap dijaga fleksibel agar mampu merespons tekanan, terutama dari sisi kenaikan harga energi.
Menurut Purbaya, pemerintah menyadari bahwa lonjakan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi. Karena itu, pengelolaan fiskal harus dilakukan secara hati-hati agar stabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Ia juga menekankan bahwa fungsi APBN tidak hanya menjaga disiplin anggaran, tetapi juga melindungi masyarakat dari guncangan eksternal.
Di balik pernyataan tersebut, terdapat dilema klasik yang kembali mengemuka: ketika harga minyak naik, negara harus memilih antara menaikkan harga energi domestik atau menambah beban subsidi.
International Monetary Fund (IMF), dalam laporan yang diberitakan Reuters, mencatat bahwa banyak negara berkembang kini menghadapi dilema serupa antara menjaga daya beli dan kesehatan fiskal.
Indonesia tidak berada di luar lingkaran itu.
Tekanan juga datang dari sisi moneter. Bank Indonesia dituntut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah arus modal global. Gubernur Perry Warjiyo menegaskan bahwa stabilitas rupiah merupakan bagian penting dari menjaga kepercayaan pasar.
Namun persoalan tidak berhenti di sana.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, menilai kondisi ini menunjukkan persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Menurut Bhima, ketergantungan Indonesia terhadap energi impor membuat ekonomi domestik sangat rentan terhadap gejolak global. Selama struktur ini tidak berubah, setiap konflik internasional akan selalu berdampak langsung pada APBN, inflasi, hingga daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, perang Iran bukan sekadar krisis eksternal, melainkan cermin dari persoalan internal yang selama ini tertunda untuk diselesaikan.
Dari Selat Hormuz hingga APBN, benang merahnya tetap sama: energi, fiskal, dan daya tahan ekonomi. Dan selama ketergantungan itu belum berkurang, setiap gejolak global akan selalu menemukan jalannya masuk ke ekonomi Indonesia. (*)
