Siapa Menteri Terkaya di Kabinet? Ini Daftarnya

Mediamassa.id - Daftar pejabat publik dengan nilai kekayaan tertinggi di Kabinet Merah Putih ramai diperbincangkan setelah dipublikasikan Goodstats.id melalui media sosial. Data tersebut bersumber dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diolah Celios dalam laporan Indonesia Economic Inequality 2026.

Dalam daftar tersebut, Widiyanti Putri Wardhana tercatat berada di posisi pertama dengan total kekayaan mencapai Rp5.435,83 miliar. Jumlah itu menjadi yang tertinggi di antara pejabat lain yang masuk dalam daftar.

Di posisi berikutnya terdapat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan total kekayaan Rp2.440,11 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir berada di urutan selanjutnya dengan kekayaan Rp2.414,31 miliar.

Presiden Prabowo Subianto juga masuk dalam daftar dengan total kekayaan sebesar Rp2.062,24 miliar. Selain itu, sejumlah nama lain yang tercatat memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun di antaranya Maruarar Sirait, Otto Hasibuan, Setiawan Ichlas, Luhut Binsar Pandjaitan, Amran Sulaiman, hingga Muhamad Mardiono.

Publikasi data tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai keterbukaan data kekayaan pejabat merupakan bagian penting dari transparansi dalam penyelenggaraan negara. Melalui LHKPN, masyarakat dapat mengetahui laporan harta kekayaan pejabat yang wajib disampaikan kepada negara.

Di sisi lain, data tersebut juga memunculkan diskusi mengenai ketimpangan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Tidak sedikit warganet yang membandingkan besarnya kekayaan para pejabat dengan situasi ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai besarnya kekayaan pejabat tidak menjadi persoalan selama diperoleh secara sah, dilaporkan secara terbuka, dan tidak berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau konflik kepentingan.

LHKPN sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mendorong akuntabilitas dan integritas pejabat negara. Dengan adanya keterbukaan data tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih transparan dan akuntabel. (*)