Idulfitri, Kekuasaan, dan Ujian Keberpihakan

Mediamassa.id — Idulfitri sering kali dirayakan sebagai kemenangan personal. Namun bagi sebagian orang yang berada di lingkar kekuasaan, ia justru menjadi cermin yang paling jujur: tentang apa yang telah dikerjakan, siapa yang telah diabaikan, dan sejauh mana keberpihakan benar-benar dijalankan.

Bagi Yusuf Musyaffa, Lc. M.H., Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Garut sekaligus Anggota DPRD Garut dari Fraksi PKS, Idulfitri bukan sekadar momentum spiritual, melainkan ruang evaluasi yang tidak bisa ditawar.

Di tengah dinamika politik lokal yang kerap diwarnai kompromi dan tarik-menarik kepentingan, Ramadan menjadi semacam “rem darurat”—menghentikan sejenak laju ambisi, lalu memaksa diri untuk bertanya: masihkah kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat, atau justru terseret arus kepentingan?

“Yang paling berat itu bukan membuat keputusan, tapi memastikan keputusan itu tetap bersih dari kepentingan yang tidak semestinya,” ujarnya.

Ia tidak menutup mata bahwa realitas politik sering kali jauh dari ideal. Ruang-ruang pembahasan kebijakan tidak selalu steril. Ada lobi, ada tekanan, bahkan ada godaan untuk memilih jalan yang lebih mudah, meski tidak selalu benar.

Di situlah, menurutnya, Idulfitri menjadi relevan—bukan sebagai seremoni, tetapi sebagai pengingat keras bahwa kekuasaan adalah ujian moral.

“Fitrah itu jujur. Tapi dalam praktiknya, kejujuran sering jadi mahal. Idulfitri mengingatkan kita: apakah kita masih sanggup membayar harga itu?” katanya.

Dalam posisinya sebagai wakil rakyat, Yusuf melihat langsung bagaimana kebijakan bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi solusi. Di sisi lain, ia bisa melukai—ketika tidak dirancang dengan kepekaan sosial.

Ia mencontohkan bagaimana isu-isu dasar seperti infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat sering kali terjebak dalam pola pikir administratif semata. Padahal, di balik angka dan laporan, ada realitas hidup yang jauh lebih kompleks.

“Kadang yang hilang itu bukan datanya, tapi rasanya. Kita terlalu sibuk menghitung, sampai lupa merasakan,” ungkapnya.

Dalam suasana Idulfitri, ia mengajak semua pihak—termasuk dirinya sendiri—untuk kembali menghadirkan “rasa” itu dalam setiap kebijakan. Rasa empati, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

Namun refleksi ini tidak berhenti pada kritik. Yusuf juga menegaskan pentingnya membangun keberanian—keberanian untuk berbeda ketika yang umum justru keliru, dan keberanian untuk bertahan ketika tekanan datang dari berbagai arah.

“Keberpihakan itu tidak selalu populer. Tapi di situlah nilai sebuah amanah diuji,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Partai Keadilan Sejahtera, ia juga menekankan bahwa politik seharusnya tidak kehilangan ruhnya sebagai sarana pengabdian. Bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi jalan untuk menghadirkan keadilan sosial.

Di tengah masyarakat yang semakin kritis, menurutnya, kepercayaan publik menjadi hal yang sangat mahal. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun melalui konsistensi—antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan.

Idulfitri, dalam konteks ini, menjadi titik balik yang penting. Bukan hanya untuk memperbaiki citra, tetapi untuk memperbaiki arah.

“Kalau kita hanya berubah di permukaan, masyarakat akan tahu. Tapi kalau kita berubah dari dalam, itu yang akan terasa,” katanya.

Di akhir refleksinya, Yusuf Musyaffa tidak menawarkan jawaban yang sederhana. Ia justru meninggalkan sebuah pertanyaan yang menggantung—sekaligus menantang:

Setelah Ramadan, setelah Idulfitri, apakah kita benar-benar kembali ke fitrah? Atau hanya kembali ke rutinitas lama, dengan wajah yang sama?

“Semoga kita tidak hanya merayakan kemenangan, tapi juga berani mempertanggungjawabkannya,” pungkasnya. (*)