Grand Design, Rantai Komando, dan Wajah Pariwisata Garut

Mediamassa.id - Kegaduhan yang berulang di sektor pariwisata Garut—terutama terkait praktik pungli di sejumlah objek wisata seperti Sayang Heulang dan Santolo—bukan sekadar persoalan insidental. 

Ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih mendasar: absennya grand design yang kokoh sekaligus lemahnya rantai komando dalam tata kelola. 

Ketika masalah yang sama terus muncul dan bahkan viral berulang kali, publik berhak bertanya—apakah ini sekadar kelalaian, atau memang sistemnya belum benar-benar dibangun?

Seharusnya, arah besar atau blueprint kebijakan berada di tangan bupati sebagai pemegang otoritas tertinggi daerah. 

Di sanalah visi pengelolaan pariwisata dirumuskan secara utuh: mulai dari pembagian kewenangan, standar operasional, hingga mekanisme pengawasan dan penindakan. 

Tanpa desain besar yang jelas, kebijakan akan cenderung reaktif—bergerak hanya ketika masalah muncul ke permukaan, bukan mencegah sejak awal.

Namun grand design saja tidak cukup. Ia harus ditopang oleh chain of command atau rantai komando yang hidup dan berjalan efektif. Siapa berbuat apa, siapa mengawasi siapa, dan siapa bertanggung jawab atas apa—semuanya harus terang benderang. 

Dalam konteks ini, kepala dinas, pengelola objek wisata, hingga petugas di lapangan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. 

Mereka harus terhubung dalam satu sistem komando yang tegas, terukur, dan disiplin. Jika pungli masih terjadi di titik yang sama, itu berarti ada mata rantai yang putus—atau lebih buruk, ada yang sengaja dibiarkan longgar.

Peran wakil bupati dan perangkat lainnya tentu penting, namun lebih pada memastikan implementasi berjalan sesuai desain yang telah ditetapkan. 

Ibarat kendaraan, bukan soal siapa yang menjadi “ban serep”, melainkan bagaimana seluruh komponen bekerja dalam satu sistem yang utuh dan siap menghadapi berbagai kondisi. Pemerintahan bukan soal simbol peran, tapi efektivitas fungsi.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang pungli atau pariwisata semata, melainkan tentang kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa solusi yang jelas, yang tergerus bukan hanya citra destinasi wisata, tetapi juga legitimasi pengelolaan pemerintahan itu sendiri. 

Maka yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar respons, melainkan keberanian untuk membenahi dari hulu: menyusun grand design yang berpihak pada rakyat, dan memastikan rantai komando berjalan tanpa kompromi. (*)