Di Balik Kelangkaan Darah

Mediamassa.id — Di sebuah ruang tunggu sempit Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Garut, seorang ibu duduk termenung. Tangannya menggenggam selembar kertas permintaan darah dari rumah sakit. Di luar, petugas PMI mengecek stok darah yang tersisa: Whole Blood (WB) untuk setiap golongan darah—A, B, AB, O—masing-masing tersisa satu kantong. Sementara Packed Red Cell (PRC) masih tersedia, namun jumlahnya terus berfluktuasi. Ia adalah salah satu dari ratusan warga Garut yang setiap bulan harus beradu cepat dengan waktu demi mendapatkan cairan kehidupan yang semakin langka.

Kebutuhan darah di Kabupaten Garut, menurut data PMI setempat, mencapai rata-rata 1.800 hingga 2.000 labu per bulan. Angka itu dibutuhkan untuk melayani sejumlah rumah sakit di wilayah tersebut, mulai dari RSUD dr. Slamet, RS Guntur, RSUD Pameungpeuk, hingga dua rumah sakit swasta, RS Intan Husada dan RS Nurhayati. 

Namun di balik angka tersebut, tersimpan kisah panjang tentang tantangan logistik, kesenjangan sosial, dan kepercayaan masyarakat yang masih rapuh terhadap program donor darah sukarela.

Stok yang Rapuh, Kebutuhan yang Terus Bertambah

Kondisi stok darah di Garut bukanlah masalah baru. Setiap tahun, terutama saat memasuki bulan Ramadan, stok darah mengalami penurunan signifikan. PMI Garut harus berupaya keras mengamankan persediaan sebelum masa puasa tiba, karena selama bulan suci, aktivitas donor darah praktis berhenti. 

Pada Februari 2026, RSUD Pameungpeuk bahkan harus menggandeng Yonif TP 890 dan PMI Garut untuk menggelar donor darah massal demi mengamankan stok menjelang Ramadan. 

Namun krisis stok darah tidak hanya terjadi di Garut. Fenomena serupa melanda berbagai daerah di Jawa Barat. PMI Cianjur, misalnya, pada Juni 2026 mengungkapkan kondisi stok darahnya berada di ambang bahaya dengan hanya 20 kantong tersisa. 

PMI Sukabumi juga mengalami krisis serupa dan harus melakukan berbagai upaya untuk mencari tambahan stok. PMI Banyumas sempat mengalami kondisi kritis sebelum akhirnya stok kembali meningkat. Pola yang sama terulang: penurunan drastis saat Ramadan, diikuti dengan upaya panik menjaring donor pasca-Lebaran. 

"Selama bulan Ramadan, stok darah di PMI Garut mengalami penurunan yang cukup signifikan," ungkap Yudha Puja Turnawan, yang beberapa waktu lalu menginisiasi donor darah massal bersama PMI Kabupaten Garut. Kondisi ini diperparah oleh sulitnya mendapatkan darah untuk golongan A, B, dan O—golongan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. 

Di balik angka 2.000 labu per bulan, terdapat kelompok pasien yang hidupnya bergantung pada transfusi darah rutin. Di Kabupaten Garut tercatat kurang lebih 300 orang penyandang thalassemia, penyakit genetik yang membuat tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin normal. 

Mereka membutuhkan transfusi darah secara berkala sepanjang hidupnya. Selain itu, ibu-ibu yang melahirkan dengan komplikasi perdarahan, pasien kecelakaan, pasien kanker, dan mereka yang menjalani operasi besar juga mengandalkan ketersediaan darah yang stabil. 

Kendala yang Bertumpuk: Dari Mitos hingga Infrastruktur

Mantan wakil bupati Garut sekaligus Ketua PMI Kabupaten Garut, dr. Helmi Budiman, mengakui bahwa kendala utama dalam pengumpulan darah bukanlah soal kurangnya minat, melainkan kurangnya pengetahuan. 

"Kendala itu terutama karena kurang pengetahuan masyarakat tentang donor, sehingga menyebabkan ketakutan," katanya dalam pertemuan dengan para motivator pekerja sosial donor darah di Gedung Art Center Garut, September 2023. 

Ketakutan itu berakar pada mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Ada yang percaya bahwa mendonorkan darah akan melemahkan tubuh, menyebabkan ketergantungan, atau bahkan mengurangi umur. Mitos-mitos tersebut diperparah oleh rendahnya literasi kesehatan di kalangan masyarakat pedesaan, tempat sebagian besar populasi Garut tinggal. 

Padahal, menurut Kementerian Kesehatan, donor darah justru memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor, seperti membantu mengatur kadar zat besi sehingga menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan regenerasi sel darah baru, dan memberikan deteksi dini masalah kesehatan melalui pemeriksaan sebelum donor. 

Untuk mengatasi hal ini, PMI Garut mulai memperbanyak jumlah motivator donor darah. "Makanya sekarang kita memperbanyak motivator, karena jumlahnya masih sedikit, nantinya minimal satu desa satu motivator," jelas Helmi Budiman. 

Motivator-motorator ini adalah pekerja sosial relawan yang setiap hari mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Mereka menjadi garda terdepan dalam mematahkan mitos dan menyebarkan edukasi tentang manfaat donor darah. 

Namun kendala tidak berhenti di tingkat edukasi. Infrastruktur dan logistik juga menjadi tantangan serius. PMI Garut harus menjangkau masyarakat di berbagai kecamatan dan desa yang tersebar di wilayah pegunungan dan perbukitan. Garut memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah di utara hingga pegunungan di selatan. 

Akses ke desa-desa terpencil seringkali terhambat oleh kondisi jalan yang buruk, terutama saat musim hujan. Mobil donor darah yang dimiliki PMI terbatas, sehingga banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau dengan jadwal tertentu.

Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi juga memengaruhi partisipasi donor darah. Masyarakat di kelas bawah yang bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, atau pengemudi ojek online seringkali tidak memiliki waktu luang untuk mendonorkan darah. 

Mereka lebih memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup harian. Sementara itu, kalangan menengah dan atas yang memiliki waktu lebih fleksibel belum sepenuhnya tersentuh oleh kampanye donor darah. Partisipasi donor darah masih didominasi oleh kalangan tertentu, seperti pegawai negeri, pelajar, dan mahasiswa.

Arif Rihandani, seorang pengemudi ojek online berusia 41 tahun, adalah salah satu pendonor rutin yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 64 kali. 

"Sudah melakukan donor darah sebanyak 64 kali. Kalau saya sih seperti biasa saja. Karena kalau tidak didonorkan, tubuh meminta untuk didonorkan, kalau nggak, gak enak badannya," katanya. 

Kisah Arif adalah pengecualian. Mayoritas pekerja informal lainnya tidak memiliki kesadaran atau kesempatan yang sama. 

Kebijakan PMI Nasional dan Realitas di Garut

Di tingkat nasional, Palang Merah Indonesia (PMI) mengusung target ambisius. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kebutuhan darah ideal suatu negara adalah sekitar 2 persen dari total jumlah penduduk. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, kebutuhan darah nasional seharusnya mencapai sekitar 5,6 juta kantong per tahun. Namun pada tahun 2025, ketersediaan darah di Indonesia baru mencapai 4,4 juta kantong, masih terdapat kesenjangan 1,2 juta kantong. 

Kementerian Kesehatan telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat mutu pelayanan darah nasional melalui peningkatan kapasitas Unit Pengelola Darah (UPD), standarisasi pelayanan darah, serta memastikan distribusi darah yang lebih cepat dan merata. 

Pada Januari 2026, Kemenkes menggelar donor darah sukarela dengan target 450 pendonor, namun antusiasme peserta sangat tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 534 orang. Kegiatan serupa direncanakan akan diselenggarakan empat kali dalam setahun: Januari, April, Juni, dan November. 

PMI Pusat juga terus mengoptimalkan lebih dari 250 Unit Donor Darah (UDD) yang tersebar di seluruh Indonesia, mengembangkan sistem digitalisasi layanan donor darah (SIMDONDAR) untuk pelacakan stok dan distribusi yang lebih efisien, serta mendorong inovasi daerah seperti Bank Donor Darah Kelurahan (BD2K) di Kota Tangerang Selatan. Kolaborasi lintas sektor dengan TNI, Polri, instansi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas juga terus digalakkan. 

Namun bagaimana kebijakan nasional tersebut diimplementasikan di Garut? Secara struktural, PMI Garut telah mengikuti jejak kebijakan nasional dengan membentuk UDD dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. 

Pertemuan UDD PMI Garut dengan RS Intan Husada pada Juni 2026 untuk membahas Memorandum of Understanding (MOU) pelayanan darah menunjukkan upaya formalisasi kerja sama dengan rumah sakit swasta. Berbagai instansi pemerintah, seperti DPRD Garut, juga turut menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial. 

Kolaborasi dengan dunia pendidikan juga terus diperkuat. FMIPA Universitas Garut (UNIGA) bekerja sama dengan PMI Kecamatan Tarogong Kaler menggelar donor darah dalam rangkaian EXPRESSIA 2026. 

Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika sebagai upaya menumbuhkan kesadaran generasi muda. "Donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, yang memiliki kesadaran untuk menjadi pendonor darah secara rutin," ujar Nenden Ismayanti, Ketua PMI Kecamatan Tarogong Kaler. 

Namun di sisi lain, kebijakan nasional yang mengandalkan model donor darah sukarela murni menghadapi tantangan di tingkat lokal. Di Garut, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, donor darah sukarela belum sepenuhnya menjadi budaya. 

Masih banyak masyarakat yang mendonorkan darah hanya sebagai respons terhadap permintaan darurat dari keluarga atau tetangga yang sakit, bukan sebagai kebiasaan rutin. 

Model ini disebut donor darah pengganti (replacement donor), yang secara kualitas tidak sebaik donor darah sukarela murni karena berpotensi membawa risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Target ke Depan: Antara Idealisme dan Realitas

PMI Garut memiliki target jangka panjang yang ambisius. Helmi Budiman mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Garut mampu memenuhi kebutuhan darah tidak hanya untuk wilayahnya sendiri, tetapi juga untuk daerah lain. 

"Darah itu kebutuhannya terus, hari ini cukup nah bulan depan jangan lengah. Karena bisa jadi bulan depan kurang. Makanya donor itu harus terus, dan donor yang membuat kita sehat itu adalah yang rutin," tegasnya. 

Untuk mencapai target tersebut, beberapa langkah strategis perlu diperkuat. Pertama, perluasan jaringan motivator donor darah hingga ke tingkat desa. Dengan minimal satu motivator per desa, edukasi tentang donor darah bisa menjangkau seluruh pelosok Garut. 

Kedua, peningkatan frekuensi kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah dilaksanakan minimal empat kali dalam setahun. Namun angka itu masih jauh dari cukup mengingat kebutuhan 2.000 labu per bulan. 

Ketiga, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Selain instansi pemerintah dan perguruan tinggi, dunia usaha swasta perlu lebih banyak dilibatkan. Perhutani Garut, misalnya, telah memberi contoh dengan menggelar aksi donor darah bersama PMI. Model serupa bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Garut.

Keempat, digitalisasi dan transparansi stok darah perlu ditingkatkan. Masyarakat harus bisa dengan mudah memantau ketersediaan stok darah secara real-time, sehingga bisa merencanakan donor dengan lebih baik. 

Kelima, dan yang paling krusial, adalah perubahan paradigma dari donor darah pengganti menjadi donor darah sukarela rutin. Ini bukan sekadar masalah kampanye, melainkan transformasi sosial yang membutuhkan waktu dan konsistensi. 

PMI nasional telah menunjukkan bahwa donor darah sukarela mendominasi 83 persen dari seluruh donasi darah di Indonesia. Namun angka itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Di daerah seperti Garut, transisi tersebut masih dalam proses. 

Darah sebagai Cerminan Solidaritas Sosial

Krisis stok darah di Garut, pada hakikatnya, bukan sekadar masalah logistik medis. Ia adalah cerminan dari kesenjangan struktural dalam masyarakat: kesenjangan antara kota dan desa, antara yang berpendidikan dan yang tidak, antara yang memiliki akses kesehatan dan yang terpinggirkan. 

Ketika seorang ibu di desa terpencil harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan kantong darah, sementara di kota besar donor darah dianggap sebagai gaya hidup, kita menyaksikan reproduksi ketidakadilan dalam tubuh biomedis.

PMI Garut berdiri di garis depan perjuangan ini. Mereka bukan sekadar pengumpul dan pendistribusi darah, melainkan agen perubahan sosial yang berusaha membangun solidaritas kemanusiaan dari tingkat paling dasar. 

Setiap kantong darah yang berhasil dikumpulkan adalah hasil dari kerja keras ribuan relawan, motivator, dan petugas kesehatan yang beroperasi dalam kondisi terbatas.

Namun solidaritas tidak bisa dibangun dengan retorika semata. Ia membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran yang memadai, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang pro-rakyat. 

Ia juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dari petani di lereng gunung hingga pengusaha di pusat kota.

Seperti yang diungkapkan Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah Pengurus Pusat PMI, Linda Lukitari Waseso, dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026: "Dengan menyumbangkan darah secara rutin, masyarakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit, tetapi juga ikut membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan." 

Di Garut, pembangunan sistem itu masih berlangsung. Dan di setiap tetes darah yang mengalir dari pembuluh pendonor ke kantong plastik, tersimpan harapan bahwa suatu hari nanti, kelangkaan darah tidak lagi menjadi ‘hantu’ menakutkan bagi warga Kabupaten Garut. (*)